Seleksi Honorer K2 Dimulai Lagi Pertengahan Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah akan menggelar seleksi CPNS dari honorer kategori dua (K2) pada pertengahan tahun ini. Rencananya, tes akan dilakukan serentak dan dikhususkan hanya untuk honorer K2 yang tidak lulus pada seleksi 2013 silam.

"Masih akan kita bahas lagi apakah tesnya pakai sistem apa. Yang jelas, tes CPNS untuk K2 dimulai pertengahan 2015," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di kantornya, Kamis (29/2).

Yuddy menjelaskan, peserta tes khusus untuk honorer K2 yang pernah ikut tes pada November 2013 lalu saja. Pada 3 November 2013, sekitar 605 ribu honorer K2 ikut tes, namun yang lulus tes hanya 208 ribu.

"Jadi ada sekitar 400 ribu lebih honorer K2 yang pernah ikut tes saja yang akan ikut tes nanti. Di luar itu tidak bisa ikut tes karena dianggap palsu," tegasnya.

Untuk mencegah masuknya honorer K2 siluman, Yuddy akan menjadikan data hasil verifikasi dan validasi (verval) maupun surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai syarat ikut tes. Tanpa verval dan SPTJM, honorer K2 tidak berhak ikut tes.

"Kita punya data base keberadaan honorer K2 yang ikut tes pada 2013. Jadi pejabat pembina kepegawaian tidak boleh main-main data lagi. SPTJM kita butuhkan sebagai bukti kalau yang bersangkutan adalah honorer K2 asli," tegasnya.(esy/jpnn)

http://m.jpnn.com/news.php?id=289405

Yuddy Ajak Honorer K2 Ramai-ramai Cari yang Bodong

JAKARTA--Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes diminta mulai menyiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS. Nantinya, hanya yang lulus tes kompetensi dasar (TKD) yang bisa diangkat CPNS.

"Ini tesnya masih beberapa bulan lagi, jadi masih ada waktu. Bagi teman-teman honorer K2 gunakan waktu untuk belajar," saran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam dialog dengan honorer K2 di kantornya, Jakarta, Kamis (26/2).

Dia memastikan, tidak ada jual beli kursi CPNS. Sebab semuanya menggunakan sistem yang transparan.

"Kalau ada yang nawarin satu kursi sekian puluh juta, itu tidak benar. Jika di lapangan ada yang berani jualan kursi CPNS, silakan laporkan ke saya disertai bukti otentik akan kami tindaklanjuti," tegasnya.

Mengenai informasi adanya honorer K2 yang sudah mengantongi NIP dan SK CPNS ternyata bodong, Yuddy menyatakan, akan menganulir asalkan bukti-buktinya akurat.

"Ayo honorer K2 berlomba-lomba mencari temannya yang bodong biar peluang menjadi CPNS juga makin terbuka," imbuhnya. (esy/jpnn)

http://m.jpnn.com/news.php?id=289370

SDN 2 TANJUNGWANGI TOURING TO CURUG CIPARDAKI Kp. HANJUANG Desa Pasirnangka Kec. MUNCANG

OPICK BILA WAKTU TELAH BERAKHIR

DETI VIANTY RAHAYAU CINTA UNTUK MAMA

Kemendikbud Janji Guru Honorer Jadi PNS di November 2015

Kemendikbud janjikan, guru honorer yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Direktur Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas Achmad Dasuki mengatakan, pada Juli hingga September mendatang akan dilakukan verifikasi data guru honorer seluruh Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hingga saat ini jumlah guru honorer mencapai 20 persen dari total guru yang ada atau mencapai 437 ribu guru. Dasuki menjanjikan, setelah verifikasi selesai maka pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri akan dilaksanakan pada November dan Desember 2015. “Pengangkatan ini atas dasar komitmen dari DPR,” katanya saat menerima perwakilan guru honorer yang berdemo di Gedung Kemendikbud
Pengangkatan guru honorer ini akan dilakukan tanpa tes. Namun, lanjut Dasuki, persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain masa bekerja sebelum 1 Januari 2005 serta pengangkatan guru honorer yang bersangkutan dilakukan oleh walikota, bupati, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dinas provinsi setempat, bukan oleh kepala sekolah. Persyaratan lainnya, guru tersebut juga harus masuk database Badan Kepegawaian Nasional.
Dasuki menyatakan, semua guru honorer akan diangkat menjadi PNS dengan tenggat waktu hingga akhir 2015. Yang penting tidak akan melebihi tahun 2016. Karena semua guru pada tahun itu sudah harus bersertifikasi, mempunyai gelar S1 ataupun D4. “Pengangkatan tidak dapat sekaligus tahun ini karena anggaran juga terbatas,” ujarnya.